PenandaBerita.Com,Bulukumba — Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur fisik yang masuk dalam program kerja tahun anggaran 2025. Langkah ini dinilai penting demi menjamin kualitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Andi Pangerang Hakim, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bulukumba, menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kontrol nyata terhadap pekerjaan mitra pemerintah daerah, khususnya yang berada di bawah OPD teknis.
“Kami tidak ingin lagi mendengar proyek yang selesai asal jadi. Bupati sudah menyampaikan langsung tantangan kepada kami agar ikut mengawal semua pembangunan di lapangan,” ucap Andi Pangerang, Rabu (15/10/2025).
Salah satu sorotan utama dalam pengawasan kali ini adalah peran konsultan pengawas, yang menurut laporan masyarakat kerap abai terhadap proses pelaksanaan proyek.
“Masih banyak proyek yang konsultan pengawasnya tidak hadir sejak awal. Tiba-tiba muncul saat proyek sudah mau serah terima. Ini sangat merugikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, lemahnya fungsi pengawasan dari pihak konsultan justru dapat menurunkan mutu pekerjaan, sekaligus mencoreng reputasi pemerintah daerah yang telah merancang program pembangunan dengan itikad baik.
“Kalau mutu proyek buruk, masyarakat yang jadi korban. Padahal anggaran sudah besar, dan pemerintah punya visi yang bagus,” tegas legislator dari dapil Gantarang-Herlang itu.
Dalam pelaksanaan pengawasan, Komisi III DPRD tidak akan bergerak sendiri. Mereka berencana menggandeng Kejaksaan Negeri Bulukumba serta aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan proses pengawasan berlangsung objektif dan profesional.
“Kami ingin semua proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik ini transparan dan akuntabel. Maka kami akan minta pengawalan dari kejaksaan untuk turun bersama saat inspeksi,” ujar Andi Pangerang.
Pengawasan langsung ini akan difokuskan pada proyek-proyek prioritas seperti pembangunan jalan, gedung layanan publik, serta infrastruktur penunjang lainnya. Tujuannya agar penggunaan anggaran benar-benar efisien dan hasil pembangunannya dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
Langkah DPRD ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa fungsi pengawasan legislatif di Bulukumba akan dijalankan lebih aktif dan menyentuh langsung pelaksanaan teknis di lapangan.
Komentar