PenandaBerita.Com, Bulukumba — Tragedi tenggelamnya seorang pelajar berusia 17 tahun di kawasan wisata Tebing Apparalang, Kabupaten Bulukumba, kembali memunculkan sorotan terhadap aspek keselamatan dan tata kelola destinasi wisata di daerah tersebut.
Peristiwa yang merenggut nyawa seorang pengunjung itu dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang harus disalahkan. Di tengah berkembangnya berbagai informasi pascakejadian, perhatian publik kini mengarah pada pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan destinasi wisata yang selama ini dipromosikan kepada masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya pernyataan yang menyebut kawasan wisata Apparalang dikelola oleh pihak swasta, sementara pungutan yang dilakukan di lokasi disebut bukan merupakan retribusi resmi pemerintah daerah.
Namun di sisi lain, masyarakat menemukan adanya promosi destinasi Apparalang yang diunggah melalui akun media sosial resmi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Dalam unggahan tertanggal 12 Juni 2025 itu, masyarakat diajak untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan Bulukumba tersebut.
“Ajak teman dan keluarga rasakan langsung keindahan Tebing Apparalang. Tebing alami yang kokoh berpadu dengan air laut sebening kristal,” demikian kutipan dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu juga memuat informasi lokasi wisata serta ditutup dengan kalimat ajakan, “Sampai jumpa di Apparalang.”
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap aspek keamanan dan keselamatan pada destinasi wisata yang turut dipromosikan kepada publik.
Jika sebuah objek wisata dipublikasikan sebagai destinasi yang layak dikunjungi, maka aspek keselamatan pengunjung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sektor pariwisata.
Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi saat insiden terjadi. Dalam rekaman tersebut, publik menyoroti minimnya upaya penyelamatan yang terlihat saat korban berada dalam kondisi darurat.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat penjelasan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai prosedur keselamatan, ketersediaan petugas penyelamat, maupun mekanisme penanganan keadaan darurat yang diterapkan di kawasan wisata tersebut.
Di tengah berbagai pernyataan yang berkembang pascakejadian, masyarakat berharap tidak ada pihak yang terkesan saling melempar tanggung jawab. Tragedi yang merenggut nyawa seorang pengunjung seharusnya menjadi momentum bersama untuk melakukan introspeksi dan perbaikan sistem keselamatan di destinasi wisata.
Terlepas dari status pengelolaan objek wisata tersebut, baik pemerintah daerah maupun pihak pengelola memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan keselamatan pengunjung. Ketika sebuah insiden terjadi dan menimbulkan korban jiwa, yang dibutuhkan publik bukanlah perdebatan mengenai kewenangan semata, melainkan langkah konkret untuk menghadirkan solusi agar kejadian serupa tidak terulang.
Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat saat ini bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan wisatawan di lokasi tersebut. Apalagi, destinasi wisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap setiap orang yang datang berwisata.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, standar keamanan, kesiapsiagaan petugas, serta sistem penanganan darurat menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari solusi atas berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat pasca tragedi tersebut.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tersedianya standar operasional keselamatan yang jelas, mulai dari papan peringatan bahaya, petugas pengawas, peralatan penyelamatan, jalur evakuasi, hingga sistem respons cepat ketika terjadi kecelakaan.
Tragedi Apparalang menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya kunjungan wisatawan maupun gencarnya promosi destinasi. Lebih dari itu, keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengelolaan objek wisata.
Sebab pada akhirnya, rasa aman merupakan hak setiap wisatawan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan manusia.
Penulis/Editor : Ardiansyah Safnas